Dasar Hukum Keselamatan Kerja

Dasar Hukum
 UU no.13/2003
Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
a. Keselamatan & kesehatan kerja
b. Moral & kesusilaan
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat & martabat manusia
d. untuk melindungi keselamatan kerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K3.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) & ayat (2) dilaksanakn sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 UU no.14/1969
Pasal  9
Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas:
1. Keselamatan
2. Kesehatan
3. kesusilaan
4. pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia & moral agama
Pasal  10
Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi :
1. Norma keselamatan kerja
2. Norma kesehatan kerja
3. Norma kerja
4. Pemberian ganti kerugian, perawatan & rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

 UU no.1/1970
1. Agar pekerja & setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja selalu berada dalam keadaan sehat & selamat.
2. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai & digunakan secara aman & efisien.
3. Agar proses produksi berjalan secara lancar tanpa hambatan.

 UU no.3/1992
1. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja & pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
2. Jaminan kecelakaan kerja
Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja meliputi:
1. Biaya pengangkutan.
2. Biaya pemeriksaan pengobatan dan/atau perawatan.
3. Biaya rehabilitasi.
4. Santunan berupa uang meliputi :
a. Santunan sementara tidak mampu  bekerja.
b. Santunan cacat sebagian untuk selamanya.
c. Santunan cacat total untuk selamanya baik fisik maupun mental.
d. Santunan kematian

Penambahan untuk dunia pertambangan adalah Kepmen 555 Tahun 1955

Bagian Keenam

Pedoman Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan

Pasal 23

Bagian

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Pada setiap kegiatan usaha pertambangan berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat

atau luasnya pekerjaan, Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dapat mewajibkan pengusaha untuk

membentuk unit organisasi yang menangani Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berada

dibawah pengawasan Kepala Teknik Tambang.

Pasal 24

Tugas Bagian

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

a. mengumpulkan data dan mencatat rincian dari setiap kecelakaan atau kejadian yang

berbahaya, kejadian sebelum terjadinya kecelakaan, penyebab kecelakaan, menganalisis

kecelakaan, dan pencegahan kecelakaan;

b. mengumpulkan data mengenai daerah-daerah dan kegiatan-kegiatan yang memerlukan

pengawasan yang lebih ketat dengan maksud untuk memberi saran kepada Kepala Teknik

Tambang penambangan, dan penggunaan alat-alat deteksi serta alat-alat pelindung diri;

c. memberikan penerangan dan petunjuk-petunjuk mengenai Keselamatan dan Kesehatan

Kerja kepada semua pekerja tambang dengan jalan mengadakan pertemuan-pertemuan,

ceramah-ceramah, diskusi-diskusi, pemutaran film, publikasi dan lain sebagainya;

d. apabila diperlukan, membentuk dan melatih anggota-anggota Tim Penyelamat Tambang;

e. menyusun statistik kecelakaan dan

f. melakukan evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 25

Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Untuk melengkapi tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam pelaksanaannya

dapat membentuk kelompok kerja (komite) pada setiap jenjang struktural yang mempunyai tugas :

a. secara teratur melakukan pemeriksaan bersama-sama mengenai setiap aspek

keselamatan dan kesehatan kerja serta masalah-masalah yang ada kaitannya yang telah

ditemukan di tambang dan mengusulkan tindakan-tindakan untuk mengatasi maslaah

tersebut dan

b. mengatur inspeksi terpadu seperlunya ke tempat-tempat kerja di tambang dalam

melaksanakan fungsinya.